Klik NTB - Berita Indonesia Hari Ini | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

480 Desa Lingkar Hutan, Akan di Manfaatkan Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Bumdes

Dispora Siap Buka Akses Permodalan Bagi Wirausahawan Muda di Lotim
September 23, 2020
Program Desa Pintar, Kominfo Bidik Gandeng Bumdes
November 3, 2020

Klikntb.com, Kabupaten Bima – Komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis desa terus di seriuskan berdasarkan kesepakatan kedua lembaga daerah antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB,  dalam manfaatkan hutan desa oleh masyarakat secara produktif.

Menurut Kepala Dinas PMD Dukcapil Dr.H.Ashari,SH,MH, bersama Kepala Dinas LHK, Ir. Madani Mukarom, MSi, di Desa Monggo, Kecamtan Madapangga, Kabupaten Bima, Senin (22/10) Kerja sama ini akan didorong di 480 desa yang masuk di lingkar hutan di wilayah NTB.

Dalam kegiatan hadir pula Kepala KPH Ampangriwo Soromandi, Kepala KPH Marowa, Kepala KPH Maria Donggo bersama Tenaga Ahli Kabupaten P3MD, Pendamping desa, Pendamping Lokal Desa dan Pendamping KPH Se Kabupaten Bima,

Menurut Ashari, program ini sangat positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat ditingkat desa, meski sebelumnya lingkar hutan sudah menjadi sumber pendapatan masyarakat desa hutan, namun kali ini akan diberlakukan lebih tertib dengan pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Sinergitas kedua lembaga negara dari pusat sampai daerah,memang dihajatkan untuk menggenjot perekonomian masyarakat berawal dari pinggir, kemudian secara bersama-sama mendorong pemerintah desa merumuskan produk hukum dalam memayungi kelancaran program pengelolaan hutan desa oleh Bumdes.

Dalam hal ini, hak dan peluang serta sangsi yang tertuang didalam aturan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap menjaga kearifan lokal agar hutan tetap terjaga kelestariannya namun tetap produktif.

Penting juga di pahami bahwa, Bumdes bersama masyarakat sekitar hanya diberikan hak pengelolaan dengan harapan hutan desa bisa produktif sesuai dengan kondisi lahan serta kemampuan masyarakat sekitar, di samping itu, lanjutnya lagi, pengelolaan ini juga bagian dari upaya pemerintah menjaga kondisi hutan dari tidakan pengerusakan.

Peluang ini, selain membuka ruang bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi lebih terbuka, selebihnya di harapkan mampu menyumbang pendapatan bagi desa setempat melalui Bumdes.

Untuk itu masyarakat yang berminat mengelola hutan desa akan membuat kontrak kerja dengan bumdes sekaligus mengatur peruntukannya serta menyepakati luas lahan dan sistim bagi hasil antara penggarap lahan bersama bumdes.

Dalam mewujudkan program ini terlebih dalam pembuatan peraturan desa tentang pengelolaan hutan desa serta penganggaran untuk penyertaan modal untuk Bumdes, dalam hal ini DPMD bersama DLHK melalui komponen masing-masing yang ada di lapangan, seperti petugas KPH dan pendamping desa akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dalam mensukseskan dan mengawal program tersebut.(klik)

Pasang Iklan