Klik NTB - Berita Indonesia Hari Ini | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

Demo Kejagung RI, Mahasiswa Tuntut Sprin Pemeriksaan Dua Oknum Anggota DPRD Lotim Terkait Kasus Korupsi Alsintan

Wakapolri Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Kostoeri
Juni 28, 2022

KLIKNTB.COM, JAKARTA – Kelanjutan kasus korupsi alat mesin pertanian (Alsintan) tahun 2018, kembali dipertanyakan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Lombok Timur (Formastim) Jakarta.

Akibat penyalahgunaan bantuan Alsintan yang dilakukan oleh para tersangka telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp3.817.404.290.

Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakiilan Provinsi NTB Nomor : PE.03/SR/LHP-290/PW23/5/2022, tanggal 19 Juli 2022.

Dalam kasus ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pengadilan. Ketiga terdakwa memiliki peran masing-masing.

Adapun tersangka pertama, inisial (S) yaitu mantan anggota DPRD Lombok Timur yang berperan untuk membentuk dan menyiapkan UPJA dengan berkoordinasi dengan salah satu tersangka AM untuk diusulkan ke dinas pertanian.

Tersangka kedua, (AM) berperan selaku yang membuat UPJA. “UPJA itu dibuat sebagai formalitas untuk memuluskan niatnya, supaya mendapatkan bantuan Alsintan tersebut,” terang Rasyidi.

Kemudian tersangka Z selaku Kepala Dinas. Mantan Kepala Dinas Pertanian ini pada saat itu selaku menerbitkan SK CPCL tanpa melalui mekanisme, sehingga bertentangan dengan SOP yang ada.

Kendati demikian, kelompok mahasiswa kembali mempertanyakan dugaan keterlibatan dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, yang sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi dalam persidangan kasus tersebut.

Kedua oknum anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur itu Fauzul Aryandi dan Marianah dari Partai PDI Perjuangan.

Dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia, Jumat 15 Desember 2023, Mahasiswa menuntut agar Kejagung segera memberikan Surat Perintah (Sprin) kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) untuk memanggil dan memeriksa kembali dua oknum Anggota DPRD Lombok Timur yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi Alsintan.

“Kami minta kepada Kejagung agar segera menginstruksikan Kejati NTB untuk memanggil dua oknum anggota DPRD Lotim yang diduga terlibat dalam kasus korupsi penyaluran Alsintan,” ujar Ketua Formastim Heri, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Desember 2023.

Saat memberi kesaksian di ruang sidang PN Tipikor Mataram, 24 Mei 2023 lalu, saksi mengaku bentuan Alsintan bersumber dari Kementerian Pertanian dan akan dibagikan kepada kelompok tani (Poktan) di wilayah Lombok Timur.

Bahkan mereka mengaku turut menerima bantuan Alsintan, yakni traktor dan sejumlah mesin pompa air.

Saksi marianah mengaku dirinya turut mendapatkan bantuan berupa empat unit mesin pompa air. Bantuan itu diambil dari tersangka AM berdasarkan arahan dari tersangka S dan meminta jatah bantuan kepada S karena sudah dijanjikan

Akan tetapi, Poktan yang dibagikan tersebut bukan poktan yang masuk dalam daftar penerima bantuan sesungguhnya. Bahkan Marianah tidak menyangkal, dirinya tidak melakukan pengusulan poktan sebagai penerima bantuan tersebut.

Sedangkan saksi Fauzul, mengaku mendapatkan bantuan tersebut sebelum dirinya menjadi anggota DPRD Lombok Timur. Ia mendapatkan bantuan setelah ditawarkan oleh Amrullah, dan bantuan yang ditawarkan itu tidak diketahui merupakan bantuan dari kementerian.

“Dalam kesaksiannya, kedua oknum anggota DPRD Lombok Timur itu jelas-jelas mengakui perbuatannya yang terlibat dalam proses penyaluran Alsintan,” tegasnya

Untuk itu, kata Heri mendesak Kejagung Republik Indonesia menginstruksikan Kejati NTB memanggil, memeriksa dan menangkap anggota DPRD Lombok Timur Pauzul Haryandi serta Marianah dari fraksi PDI Perjuangan.

“Kami tidak ingin maling hak rakyat seperti mereka terpilih kembali pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang,” tegasnya.

Lebih-lebih kata Heri, kedua oknum anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur itu saat ini mencalonkan diri kembali sebagai calon anggota legislatif.

“Kami tidak maulah orang yang jelas-jelas terlibat dalam kasus korupsi menjadi wakil kami di Lombok Timur,” pungkasnya.*

Pasang Iklan