klikntb.com, Lombok Timur – Menanggapi protes warga Desa Banjar Sari, Kecamtan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengenai belum disalurkannya dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk bulan November dan Desember yang bersumber dari Dana Desa (DD), menuai protes warga ditengah masa pandemi covid-19.
Mengenai kasus ini, Kapolres Lombok timur melalui kasad Reskrim AKP Daniel Simangunsong S.I.K, Jum”at (29/01) bersama beberapa anggota langsung terjun ke lokasi untuk melakukan pendalaman serta menyelesaikan masalah sekaligus meredam aksi massa.
Berdasarkan keterangan beberapa warga di lokasi, bahwa aksi massa ini dipicu janji kades (kepala desa) yang tidak ditunaikan,” pengakuan warga di lokasi bahwa pak kades janjikan warga pembagian BLT tanggal 29 Januari 2021, tapi itu tidak ditunaikan,” kata Daniel.
Akibat janji kades ini, 181 warga penerima BLT dan 5 orang penerima RTLH mendatangi kantor desa untuk mendesak kepala desa agar menyalurkan bantuan tersebut yang diperkirakan nominalnya 195 juta.
Sempat beredar kabar bahwa dana tersebut di pinjam oleh sang kades, namun untuk memastikannya, pihak kepolisian akan melakukan pendalaman terlebih dahulu.
“Kita akan coba dalami terkait dengan apa yang di lakukan oleh Kepala Desa Banjar Sari soal BLT-DD yang belum diberikan masyarakat, ” tambah Daniel.
Untuk itu pihak kepolisian meminta kepada warga agar menyerahkan persoalan ini kepada pihak kepolisian dan tidak membuat kerumunan di masa pandemi, ” kami harapkan kepada warga untuk tidak membuat kerumunan dan harus taat protokol kesehatan dan percayakan kepada kami untuk menyelesaikan kasus ini,” serunya ditengah massa aksi.
Hal Senada disampaikan Kasubbag Humas Polres Lombok Timur Iptu Lalu Jaharudin, ditempat yang sama ia sampiakan mengenai penyalah Gunaan Anggaran yang ada di Desa banjar Sari dan meminta warga tetap tenang dan tidak gampang terprovokasi serta tidak bertindak main hakim sendiri.
“Saat ini, permasalahan ini tengah didalami Satuan Reserse Kriminal Polres Lotim, jangan sampai ada warga yang melakukan tindakan yang Bersifat Kontra Produktif, apalagi melakukan perbuatan main hakim sendiri, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan Permasalahan, justru akan menimbulkan permasalahan baru,” Pungkasnya.(klik)
