Klik NTB - Berita Indonesia Hari Ini | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

DPD JAMAN NTB : Jokowi Tolong Gigit Kakan BPN Lotim, Segera Batalkan Sertipikat di Hutan Sekaroh

Dua Kunci Kesuksesan Operasional Supply Chain di Era New Normal
Agustus 21, 2020
Keadilan Gender dan Situasi Perempuan di saat Pandemi
September 25, 2020

SELONG, klikntb.com -Pandemi Covid-19 Teleh membuat wajah dunia berubah rupa, baik dari sisi kebudayaan, kehidupan sosial, pemerintahan, terlebih dunia ekonomi yang salah satu di dalamnya adalah dunia pariwisata. Dimana dunia pariwisata yang menjadi sektor andalan bangsa ini dalam meraup pajak terbesar setelah industri rokok kini dunia pariwisata terkapar tidak berdaya.

Dalam konteks ke Lombok Timuran beberapa elit politik sudah memprediksi jika Covid-19 ini tidak berakhir hingaa saat ini,  maka APBD Lotim akan ambruk, karna besarnya anggaran yang sudah di keluarkan untuk penanggulangan dampak Covid-19 ini.

DPD Jaringan Kemandirian Nasional Nusa Tenggara Barat ( JAMAN NTB) Menyarankan dalam kondisi seperti ini semua instrumen Negara harus bekerjasama dan jeli membaca jalan keluar dari persoalan yang lagi kita hadapi bersama.

Lebih lanjut di sampaikan   Andra Ashadi selaku Ketua DPD JAMAN NTB  Karena di satu sisi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok timur terkesan menggangu investasi besar yang telah masuk ke  Lombok Timur. Bagaimana Tidak di kesankan demikian, karna BPN Provinsi NTB sudah mengeluarkan intruksi ke BPN Lotim untuk segera mencabut sertipikat yang terbit di RTK 15 (Hutan sekaroh) karna telah terbukti berdasarkan keputusan MA bahwa sertipikat itu di terbitkan dengan cara melawan hukum dimana para pejabat BPN terdahulu telah di putus bersalah oleh pengadilan Tipikor.

Namun sampai saat ini kakan BPN Lotim terkesan mengajak negara untuk “bermain lari lari”, Intruksi yang dari atasanya saja tidak mau di laksanakan, apa lagi akan punya itikat sendiri, padahal Intruksi itu sudah lebih dari sebulan di keluarkan, untuk itu perlu kiranya Presiden Jokowi untuk turun tangan menggigit Kakan BPN Lombok Timur.

Karena  Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur  yang terbesar dan sulit terampuni adalah telah membuat Pemda Lombok Timur kehilangan hibah cuma cuma sebesar $ 3.300.000 (tiga juta tiga ratus dolar AS) akibat

Projeck wisata hijau yang berwawasan berkelanjutan dengan jargon “Empak Bau, Tunjung tilah, Aik Meneng”, yang merupakan projeck pertama dari PT. Eco Solution Lombok (ESL) dengan nama projeck Mellinium Challange Account Indonesia (MCAI),  namun sayang projeck ini berakhir detlaine nya akibat wilayah PT. ESL yang tak kunjung clean and clear sampai akhir program.

Lebih sfesifik  di sambaikan bahwa saebagai renungan bentuk projeck PT.ESL yang bernama MCAI ini, yang gagal terlaksana akibat “permainan pejabat BPN” ini adalah:

  1. Meningkatan SDM melalui pendidikan dan kursus kursus kelas bisnis, dan peningkatan kapasitas nelayan, daeping, sonorklink, dll.
  2. Pemberdayaan ekonomi kreatif dalam bentuk industri rumahan, industri perikanan.
  3. Pengelolaan wisata laut dan dan darat, terutama pengelolaan hutan wisata.
  4. Pengadaan Teknologi pertanian di lahan kering, salah satunya dalam bentuk pertanian hidroponik.
  5. Pembangunan imprastruktur untuk; Pengadaan taxi laut, publik area untuk masyrakat membangun restauran, pembangunan pasar ikan, pembangunan pasar oleh oleh, dll.

Dengan melihat begitu sepektakulernya projeck dan besarnya dana segar yang gagal di ambil manpaatnya oleh pemda Lombok timur untuk membangun masyarakat pekerja yang di akibatkan oleh “permainan BPN Lombok Timur”, serta tidak mengulang kesalahan yang sama dan tidak menggangu projeck-projeck kerakyatan lainya yang di canangkan ESL bersama Pemerintah Daerah Lombok Timur, BPN Lombok Timur Harus di paksa meroformasi dirinya, bila perlu dengan kekuatan dan pergerakan rakyat.

Berdasarkan kondisi obyektif di atas Jaringan Kemandirian Nasional menyatakan sikap:

  1. BPN Lombok Timur segera mencabut semua sertipikat yang terbit di RTK 15 Sekorah, karna telah mendapatkan putusan pidana Koropsi.
  2. Meminta kepada Presiden Jokowi untuk menggigit dalam bentuk memeriksa  kakan BPN Lombok timur secepatnya.*
  3. Meminta kepada instrumen negara terutama dinas kehutanan untuk lebih serius menyelesaikan persoalan di RTK.15 Sekaroh.*
  4. Agar di pandang hikmah dari pandemi Covid-19 ini adalah kesempatan memperbaiki tata kelo pariwisata, terutama perbaikan imprastruktur pariwisata

Di tempat terpisah, pada jum’at 28 Agustus 2020 sekitar pukul 09:30 WITA . klikntb.com mencoba mengunjungi Kepala BPN Lombok Timur, untuk mengklarifikasi terkait  alasan BPN Lombok Timur yang  terkesan tidak mengindahkan intruksi BPN NTB tentang pencabutan Sertifikat di RTK 15 ( Hutan Sekaroh ) Lombok Timur. Tetapi Tim media tidak menemukan Kepala BPN Lombok Timur di ruang kerjanya (klik)

Pasang Iklan