Klik NTB - Berita Indonesia Hari Ini | Untuk Pemasangan Iklan Hubungi 081915618200

Kabid PHP: Pelecehan Seksual Di Lotim Tergolong Tinggi?, Kadis DP3AKB Dan Ketua LARD NTB Menjawab

Kabar Gembira DIKDAS kabupaten Bima, Dana Bos Ada kenaikan Berkala
Maret 10, 2021
IDP-DAHLAN Gelar Syukuran dan Siap Mengayomi Masyarakat Bima
Maret 11, 2021

klikntb.com, Lombok Timur – Selain angka putus sekolah di Lombok Timur , angka kekerasan Seksualpun juga tergolong tinggi. Hal ini di ungkapkan oleh Hj. Erni Suryani selaku Kabid Perlindungan hak perempuan (PHP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) provinsi NTB dalam suatu acara keperempuanan di Mataram pada 6 Maret 2021

Menanggapi statemen Kabid PHP Tersebut, H. Ahmat A. S.Kep MM  selaku Kadis DP3AKB Lombok Timur ketika ditemui pewarta klikntb.com diruang kerjanya pada Rabu (10/03), ia mengatakan seharusnya pihak Kabid Tersebut mencantumkan nominal angka, sehingga mengatakan Kabupaten Lombok Timur menjadi Kabupaten/kota Tertinggi

” Saya sudah baca media itu, tetapi Kabid  seharusnya memberikan klarifikasi tertinggi itu angkanya berapa, baru kita bisa mengatakan tertinggi, kamipun di Lotim tidak tau dari 10 Kabupaten/kota itu angkanya berapa”  pungkasnya

Ia juga menyampaikan terkait dengan pelecehan seksual seperti pemerkosaan dan di Lombok Timur, pihaknya menangani tidak lebih dari 100  kasus, adapun Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual disebutkan Ahmat adalah faktor pendidikan orang tua atau pengawasan, ” kurangnya Pengawasan orang tua dan saya yakin ini pengaruh digitalistik” paparnya

Disebutkan dalam pencegahan angka pelecehan seksual di Lombok Timur DP3AKB sudah melakukan berbagai upaya “Kita di Lombok Timur sudah melakukan berbagai upaya, seperti di setiap desa diberi jangka waktu sampai 31 april oleh bapak bupati untuk pembuatan Perdes

Lebih jelas di katakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak adanya peraturan-peraturan melalui awik-awik desa.

Sementara, upaya kongkrit yang sudah dilakukan oleh pihak dinas adalah melakukan penjangkauan, pendampingan terhadap pelecehan seksual ” seperti kasus  pemerkosaan untuk kita dampingi sampai ke APH, pengadilan hingga keputusan dan hasil akhirnya akan dilakukan tindakan isolasi” tuturnya

Lanjut upaya  Pendewasaan Usaha Pernikahan (PUP) yang PERBUP nya segera di keluarkan dan  upaya yang telah dilakukan  lainya adalah sudah dibentuknya forum anak dan forum generasi berencana (GenRe) yang disebar di setiap kecamatan, ” Kami sudah menyiapkan strategi-strategi itu ” ungkapnya.

Ia berharap  agar semua elemen terlibat dalam pencegahan ini yang dimulai dari keluarga, kepala wilayah, Desa, camat Hingga Kabupaten, untuk bersama-sama penuntasan kondisi ini

Di tempat Terpisah, Mahmuda Kala   selaku ketua Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat ( LARD NTB) yang selalu mengadvokasi masalah terkait pelecehan seksual, ia mengatakan Beberapa faktor atau penyebab meningkatnya pelecehan yang terjadi di NTB Khususnya di lombok timur . Kamis (11/03) via WhatsApp.

” pelecehan seksual yang saya pantau selama ini adalah akibat kemiskinan,pendidikan yang terbatas,perselingkuhan dan perceraian orang tua. Lalu, salah satu orang tua ke luar negeri untuk menghilangkan rasa kecewa akibat kegagalan dalam membangun rumah tangga, akhirnya anak-anak di titipkan sama keluarga terdekat di antara salah satu orang tua,seperti di papuk (nenek-kakek) ,amaq saiq dan inaq saiq (keluarga dari orang tua sang anak), di sinilah  mulai berangkat akar persoalan terkait plecehan anak-anak” terangnya

Lain halnya juga plecehan yang terjadi di kalangan orang dewasa, di sebutnya bahwa Ini persoalan ego dan  tanggung jawab di masing-masing keluarga

Lebih jelas dalam pencegahan terjadinya kasus-kasus seperti ini dikatakan mahmudah adalah pentingnya peran  pemerintah, “menurut saya kalau pemerintah terutama dinas pemberdayaan perempuan dan anak mau melakukan edukasi mulai dari tingkat bawah yaitu ke desa-desa,ajak pemerintah desa melakukan jangkauan ke dusun-dusun untuk melakukan  sosialisasi atau kampanye terkait kasus- kasus apa yg sering terjadi di lingkungan desanya masing-masing” terangnya,

Lanjut dikatakan mahmuda kalah bahwa harus ada  upaya pemerintah daerah dan pemerintah desa melakukan gerakan-gerakan positif speerti mendorong pemerintah desa melakukan kegiatan atau pertemuan lingkungan ramah anak,desa atau dusun yang sadar hukum, lingkungan menolak merarik kodek, gerakan sadar sehat dan pemerintah desa harus ada pengarusutamaan anggaran untuk anak dan perempuan di desa masing-masing sehingga mereka merasa di libatkan dan penting keberadaanya.

“Peran-peran pemerintah desa inilah yang harus di perkuat di edukasi oleh pemerintah daerah (mereka harus di tuntut kreatifias dan tanggung jawabnya)  dalam membangun masyarakat desa” tutupnya.(Klik)

Pasang Iklan