KLIKNTB.COM, Lombok Timur – Usai menyerahkan bantuan kursi roda untuk warga Dusun Gelogor, Desa Lepak, Kecamatan, Sakra Timur (sakti), pada hari Jum’at (31/03). Kepada awak media, via WhatsApp, Kepala dinas sosial (kadissos) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Haji Suroto, mengajak pemerintah kecamatan dan desa untuk mengusulkan dan memastikan warga yang layak dapat bantuan sosial, masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang valid.
Hal ini disampaikannya berdasarkan data warga yang masuk DTKS berjumlah 971.000 namun dari jumlah tersebut, kata dia, ada 123.000 warga yang bermasalah di Adminduk-nya, yang akibatnya warga tidak dapat bantuan sosial, seperti BPJS, PKH, BPNT serta bantuan sosial lainnya.
Adminduk yang tidak valid ini, lanjutnya lagi, adalah salah satu penyebab dihentikannya penyaluran bantuan sosial kepada warga. “Kalau Adminduk tidak valid, maka bantuan sosial seperti BPJS, PKH, BPNT, KIS, KIP dan yang lain-lain akan di hentikan secara otomatis”terangnya.
Dengan kondisi ini, Haji Suroto meminta kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah Desa untuk memperhatikan persoalan Adminduk yang tidak valid ini. ” untuk itu, harus sama-sama kita perjuangkan, agar warga yang layak dapat bantuan sosial ini masuk DTKS, caranya, dengan diusulkan melalui musyawarah desa (musdes) tiap bulan, sekaligus pemdes harus berani mengeluarkan yg sudah tidak layak”tegasnya.
“Saya juga sudah ingatkan pihak desa melalui operator desa (opdes) dan pihak kecamatan untuk proses usulan secara online melalui opdes setiap tanggal 15 dan tanggal 25″tambahnya.
Disampaikannya juga fakta yang mengecewakan mengenai pembatasan akses data yang lengkap By name By adress (BNBA) oleh dinas sosial semenjak tahun 2022. “Makanya, kami tidak punya data lengkap, cuma Warga yang masuk DTKS bisa diketahui, itupun kalau di cek satu persatu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja. Bahkan semenjak tahun itu juga, kami tidak mendapatkan tembusan data warga yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT” keluhnya.
“Tapi kalau pendamping PKH insaAllah tahu dan punya data lengkap mengenai warga yang masih aktif DTKS-nya, bahkan dibeberapa desa, ada yang diberikan label “warga miskin” pada dinding rumahnya, sehingga mudah melihatnya”,kata dia menjelaskan.
“Dengan langkah tersebut, ada beberapa warga dengan sukarela mengundurkan diri dan itu dilakukan melalui musdesa” tutupnya.(klik)
